Program JKN-KIS Indonesia Jadi Acuan Studi 16 Negara

KOMPAS.com – Sebanyak 16 negara sepakat memilih Indonesia sebagai acuan studi peran program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terhadap peningkatan kohesi dan inklusi sosial melalui penurunan rasio gini. 

Keputusan tersebut didasarkan pada hasil kajian 14th Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance, yang diselenggarakan International Social Security Association ( ISSA), Rabu (10/6/2020).

Untuk diketahui, ISSA merupakan asosiasi lembaga jaminan sosial yang beranggotakan 158 negara dunia.

Pada kegiatan tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan di Indonesia berhasil menekan angka ketimpangan masyarakat, dengan meningkatkan kohesi dan inklusi sosial.

Baca juga: Pimpin Forum Internasional, BPJS Kesehatan Dorong Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Hal tersebut diperkuat Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) serta BPJS Kesehatan yang pada 2017 menyatakan, program JKN-KIS pada 2015 menekan koefisien gini dari 0,395 menjadi 0,394.

Kemudian pada 2016, keberadaan JKN-KIS menekan koefisien gini dari 0,384 menuju 0,383, menyelamatkan 1,16 juta orang dari kemiskinan, dan melindungi 14,5 juta orang miskin dari kondisi kemiskinan yang lebih parah.

“JKN-KIS juga meningkatkan kualitas SDM Indonesia dengan menjadikannya lebih sehat. Hal tersebut mendorong peningkatan produktivitas dan ekonomi,” kata Fachmi, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Untuk itu, Fachmi menilai, jaminan pengaman sosial termasuk kesehatan, menjadi hal yang penting pada situasi pandemi seperti saat ini.

Baca juga: BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

“Setiap negara harus dapat memastikan keberlangsungan finansial program jaminan sosial khususnya kesehatan, serta memastikan angka cakupan kepersertaan. Hal ini merupakan hal mendesak mengingat terdapat kerentanan populasi,” kata Fachmi.

Selain terpilih sebagai negara acuan studi, pada kesempatan tersebut Indonesia juga kembali dipercaya menjadi Ketua Komisi Kesehatan atau Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance ISSA Periode 2020-2022.

“Ini merupakan bentuk kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Kami mewakili Indonesia mengucapkan terima kasih kepada ISSA, dan siap menjalankan tugas-tugas yang akan diberi,” kata Fachmi.

Fachmi memaparkan, selama periode 2020-2022, program kerja Komisi Kesehatan ISSA (TC Health) akan memprioritas tema ageing population, tantangan perluasan cakupan jaminan sosial, dan kompilasi studi terkait hubungan antara Universal Health Coverage (UHC) dengan peningkatan kohesi dan inklusi sosial.