Pastikan Pekerja Migran Dilindungi Lewat Ketepatan Data, BP2MI Luncurkan Command Center

Kompas.com - 25/08/2021, 12:12 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) meluncurkan Command Center sekaligus memeringati Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-76, di Aula KH Abdurrahman Wahid BP2MI, Selasa (24/8/2021).
DOK. Humas BP2MI Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) meluncurkan Command Center sekaligus memeringati Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-76, di Aula KH Abdurrahman Wahid BP2MI, Selasa (24/8/2021).

KOMPAS.com – Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan, pihaknya terus berupaya melindungi pekerja migran indonesia ( PMI).

Salah satunya adalah melalui Command Center sebagai pusat kendali data dan informasi yang akurat dan terpercaya.

Benny menjelaskan, pembangunan Command Center merupakan wujud realisasi salah satu dari sembilan program prioritas BP2MI untuk memodernisasi sistem menuju satu kesatuan data tunggal (big single data).

"Hadirnya Command Center ini akan makin membuktikan hadirnya negara, dalam hal ini BP2MI serius dalam memberikan perlindungan bagi PMI,” ujarnya.

Dia mengatakan itu dalam acara peluncuran Command Center sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-76, di Aula KH Abdurrahman Wahid BP2MI, Selasa (24/8/2021).

Baca juga: Kepala BP2MI: Negara Harus Menghargai Peran Pekerja Migran Indonesia

“Hadirnya big single data bertujuan untuk memecahkan permasalahan adanya perbedaan data PMI yang kerap terjadi antar kementerian dan lembaga,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Benny menuturkan, selama ini data selalu menjadi masalah yang sangat serius bagi BP2MI dengan institusi di pemerintahan lainnya.

“Terkait PMI misalnya, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengklaim data pekerja kita, berjumlah 4,5 juta, sedangkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengklaim, pekerja migran kita berjumlah 5 juta,” ujarnya.

Padahal, lanjutnya BP2MI sendiri mencatat secara resmi, PMI berjumlah 4,2 juta yang berada di kurang lebih 150 negara penempatan.

Oleh karenanya, Benny menilai hadirnya Command Center dapat meningkatkan perlindungan negara kepada PMI.

Baca juga: Pemerintah Rampungkan Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah dari Malaysia Akhir Tahun Ini

“Kami ingin memastikan setiap anak bangsa, PMI benar-benar dilindungi negara. Hari ini kami ingin membuktikan, negara hadir memberikan perlindungan dari ujung rambut sampai ujung kaki kepada para PMI," imbuh Benny.

Dalam hal penempatan misalnya, imbuhnya, BP2MI akan mengetahui secara pasti daerah asal PMI, negara penempatan, sektor pekerjaan, nama dan alamat user, serta hak-hak yang seharusnya diterima para PMI.

Selain itu, modernisasi sistem BP2MI juga dimaksudkan untuk memperbarui dan menambahkan data dan tampilan aplikasi, bahkan artificial intelligence yang menggunakan pergerakan algoritma sehingga mampu mendeteksi hal-hal yang dibutuhkan BP2MI.

Sistem yang dimiliki Command Center diketahui telah terkoneksi dengan 1.400 kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten kota, Perusahan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), perguruan tinggi, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), serta stakeholder lainnya.

Direktur Penempatan dan Perlindungan PMI Rendra Setiawan menambahkan, big single data akan sangat bermanfaat dalam tata kelola PMI.

Baca juga: Dapat 23 Ambulans dari Kementerian BUMN, Kepala BP2MI: Kado Istimewa untuk Pekerja Migran

“Kami berharap ini bisa menghindarkan ego sektoral dan akan memperbaiki tata kelola penempatan PMI dalam end to end,” harapnya.

Dia menyebutkan, data tersebut juga akan menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan pihaknya dan tata kelola PMI ke depan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kemenlu Andy Rachmianto memuji peluncuran Command Center sebagai langkah inovatif dari BP2MI.

“Sebetulnya di balik itu, ini menunjukkan antara BP2MI, Kemenlu, dan Kemenaker. Kami ini, istilah saya, adalah troica perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI),” sebutnya.

Andy mengatakan, ketiga institusi ini dari awal senantiasa bahu membahu untuk membuktikan dan menghadirkan negara dalam perlindungan WNI, khususnya PMI, baik saat sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun pada saat kepulangan.

Baca juga: BP2MI Gandeng BNI dan Jasindo untuk Permudah Keberangkatan Pekerja Migran Indonesia

Selepas rangkaian sambutan, acara peluncuran di Aula KH. Abdurrahman Wahid dilanjutkan dengan peninjauan ruang Command Center oleh Benny beserta segenap tamu undangan.

Dalam kesempatan tersebut, mereka mendapatkan penjelasan terkait sistem yang ada oleh tim dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).

Pada agenda peluncuran tersebut, turut hadir sejumlah tamu undangan, yakni Deputi III Kantor Staf Presiden Bidang Perekonomian, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah dan Pembangunan Manusia Badan Siber dan Sandi Negara.

Hadir pula Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi dan Informasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Direktur Bank Negara Indonesia, Head of Pengembangan Bisnis Asuransi Jasindo, serta Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia.

Baca juga: BP2MI Bentuk Tim Investigasi, Telusuri Pelanggaran pada CPMI di BLK-LN Malang

Bagikan artikel ini melalui
Oke